Rohul,Cakapriau.com – Beberapa jurnalis (wartawan) dari media Online  yang bertugas melakukan liputan di Kabupaten Rokan Hulu menggelar Aksi Damai di depan kantor Bupati menuntut evaluasi kinerja Diskominfo Rohul terkait pembayaran kerjasama Advetorial(ADV) tidak sepenuhnya dilakukan,Rabu(08/05/2024) sekira pukul 10.00 Wib.

 

Aksi damai yang dilakukan rekan-rekan wartawan media online ini menyoroti adanya ketidakpuasan terhadap pembayaran advetorial.

 

Salah seorang wartawan yang bertugas di Kabupaten Rohul, Kaliun Siregar, mengatakan bahwa aksi damai ini adalah hak semua orang yang diatur dalam undang-undang. 

 

Saya sangat menyayangkan adanya aksi ini yang mengkritik kebijakan Diskominfo yang dipandang memicu pemotongan anggaran. Menurutnya, tidak ada wartawan yang benar-benar terzolimi, karena pembayarannya berdasarkan anggaran.

 

Kendati pembayaran adv tidak dilakukan pada bulan Januari dan Februari, itu disebabkan oleh ketidakcukupan anggaran, bukan diskriminasi terhadap wartawan.

 

“Diskominfo sudah netral dalam pembagian adv dan galeri, tanpa memandang wartawan yang aktif meliput atau tidak,” katanya. Rabu (08/05/2024).

 

Untuk itu, Ia berharap kepada rekan-rekan wartawan yang bertugas di Rohul agar saling memahami sehingga ke depannya kejadian seperti ini tidak terulang lagi.

 

Kadis Diskominfo Rohul H. Sofyan mengatakan hal yang sama, bahwa selama ini tidak ada perbedaan di antara para wartawan yang kontrak dengan Diskominfo.

 

“Kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk para wartawan yang kontrak dengan Diskominfo, dan kita juga tidak ada membeda-bedakan, tapi lantaran anggaran kita saat ini tidak mencukupi makanya kita buat kebijakan seperti yang di tuduh kan,” ujarnya.

 

Lebih jelas lagi Kadis  menyampaikan, semua para wartawan yang kontrak di Diskominfo di bayarkan secara menyeluruh dengan arti kata dapat satu dapat semuanya, tidak ada yang tidak di bayarkan. 

 

Lanjutnya, para wartawan yang bertugas di Rohul juga bukan satu atau dua orang saja, bahkan yang terdata ada 200 media, sementara yang bekerja sama 162 Media.

 

“Kalau masalah pemotongan yang dua bulan itu, karena anggaran kita tidak mencukupi, jadi macam mana biar semua dapat, itulah yang harus kita bagi rata,” pungkasnya mengakhiri.(Jefri)