Acara ini juga dihadiri rombongan DPRD Bengkalis diantaranya dari Komisi I, Komisi II dan Komisi III, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian Perdagangan serta Bappeda kabupaten Bengkalis.

Focus Group Discussion pengembangan dan pemanfaatan industri tepung ubi kayu tersebut dilaksanakan di Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru dalam konteks Bussiness Making dilakukan kementerian industri untuk Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN) sebagai perwakilan kementerian perindustrian.

Pihak daerah diminta mendorong industri untuk dapat melakukan subsititusi import dan Kabupaten Bengkalis dengan luas wilayah yang cukup mendapat intervensi dari pemerintah untuk mendorong subsitusi import tersebut.

“Pengembangan ubi kayu ini bukanlah informasi yang baru lagi, tetapi hal ini sudah berkembang beberapa tahun yang lalu dan melibatkan beberapa orang dengan mendorong pengembangan ubi kayu untuk lebih cepat dalam mengolah bahan baku.Sementara, petani-petani mengolah bahan baku ini terhambat pada penggunaan alat yang masih manual,” ungkap Syahrial.

Syahrial menambahkan, bahwa ada informasi beberapa perusahaan di Riau membutuhkan bahan baku ubi kayu, tetapi kemampuan masyarakat belum bisa mencapai kesana dengan terbatasnya alat untuk memproduksi yang masih menggunakan peralatan manual.

“Ini perlu menjadi perhatian kita bersama untuk membantu para petani ubi kayu agar bisa memproduksi setiap harinya, selama ini mereka hanya menggunakan peralatan manual yang memakan waktu hingga berhari-hari, jika ada peralatan memadai maka para petani ubi kayu bisa melakukan produksi yang cepat dan bisa mengeksport hasil produksi keluar negeri dan para petani bisa bersaing di kancah internasional,” ungkapnya lagi.

Kemudian, Ketua Komisi II H. Adri, mengungkapkan bahwa wilayah Bengkalis mempunyai potensi besar dalam hal pengembangan ubi kayu untuk menjadi ubi tepung dan bisa menjadi salah satu industri yang meningkatkan ekonomi masyarakat. 

“Kita sangat menyambut baik pelaksanaan Focus Group discussion (FGD) ini. Dimana, potensi ubi kayu Bengkalis sangat besar dan berharap dinas terkait, seperti Dinas Pertanian, Disdagperin serta Bappeda untuk bisa berperan penting membantu baik itu berupa bimbingan, pelatihan, pendampingan, kualitas mutu bagi para petani ubi kayu yang ada, agar industri ubi kayu ini bisa menghasilkan produksi yang bermutu sesuai dengan kualitas yang diinginkan industri,” ujar H Adri.

H. Adri menambahkan perlu adanya MoU supaya ada jaminan/komitmen bahwa pihak perusahaan yang membutuhkan bahan baku dari ubi kayu bisa menerima hasil produksi tentunya dengan memenuhi standarisasi mutu. 

“Kerjasama pemerintah daerah dengan perusahaan juga diperlukan agar bisa mendapatkan hasil produksi yang baik bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Bengkalis baik dari sisi pertanian maupun pelaku industri sehingga kedepan dapat mengurangi angka pengangguran,”ungkapnya lagi.

Ketua Komisi III Laurensius Tampubolon selaras dengan Adihan juga mengungkapakn bahwa masyarakat menanam apa saja yang memang harga jualnya tinggi sehingga masyarakat akan beralih bertani jika memang ada jaminan dari pemerintah tempat penampung hasil panen itu sendiri, jangan nanti setelah masyarakat menanam banyak dan setelah panen bingung hasil panen mau dijual kemana.

Laurensius berharap dinas terkait memberi jaminan dahulu agar petani tenang bisa menjual hasil panen masyarakat dan jaminan harga tidak anjlok jika petani banyak yang panen.

SUMBER BERITA DAN FOTO Web Humas DPRD Bengkalis.