Selamat Datang Di Website cakapriau.com

Terkait PKS SIPP di Duri,DPP Gamara Layangankan Somasi ke Pemkab Bengkalis

Sabtu, 21 Agustus 2021

DURI(Cakap Riau.com)-Meskipun sudah dipasang plank pemberitahuan dilarang beroperasi oleh DLH Kabupaten Bengkalis,PKS SIPP jalan Rangau Duri masih beroperasi,menyikapi hal tersebut Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Garda Muda Nusantara(GAMARA) layangkan surat Somasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
 
Prihal somasi tersebut dibenarkan langsung oleh Bobson Samsir Simbolon S.H,C.L.A,C.P.L.C,T.L.C,C.H,C.Ht. selaku ketua umum DPP Gamara kepada Cakap Riau.com,Sabtu(21/08) sore.
 
Adapun bunyi isi surat somasi yang dilayangkan GAMARA adalah sebagai berikut :
 
Kepada Bupati Bengkalis beralamat 
di jalan Ahmad Yani Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.Dengan hormat,
Sesuai dengan perihal tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan (2) UU Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolan Lingkungan Hidup, maka penting kami sampaikan hal- hal sebagai berikut :
Bahwa berdasarkan temuan dan pemeriksaan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis, maka BUPATI Bengkalis telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkalis Nomor :442IKPTS/V|/2021 Tanggal 29 Juni 2021 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Dalam Bentuk Penghentian Sementara Kegiatan Produksi Kepada PT. Sawit lnti Prima Perkasa (SIPP) di Kecamatan Mandau.
 
Bahwa merujuk poin (1) tersebut diatas, temyata sampai saat ini Sanksi Penghentian Sementara Kegiatan Produksi
belum dilaksanakan oteh PKS PT. SIPP, yang dilakukan pihak DLH Kab. Bengkalis hanyalah pemasangan papan
pengumuman yang letaknya sangat jauh dari lokasi Pabrik Produksi PT. SIPP. Atas fakta tensebut, kami telah
melakukan kajian dan pengamatan terkait apa penyebab tidak dilaksanakannya Sanksi Penghentian Sementara
Kegiatan Produksioleh PT. SIPP, yaitu :
a. Bahwa SK Bupati Bengkalis Nomor : ‘[4?KPTS/V112021 tidak ada memuat kalimat .DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MATIA ESA”;
b, Bahwa SK Bupati Bengkalis Nomor : 44?KPTSlVllZAZl tidak ada memuat diktum atau klausul yang dengan
tegas menunjuk ketentuan undang-undang dan peraturan mana yang telah dilanggar oleh PT. SIPP;
c. Bahwa SK Bupati Bengkalis Nomor:4?KFTS/V112021 tidak ada memuat diktum atau klausul yang dengan
tegas mengatur sejak kapan mulai berlaku dan berakhirnya Sanksi Penghentian Sementara Kegiatan
Produksi PT. SIPP;
d. Bahwa SK Bupati Bengkalis Nomor: {4?KPTSlfl/2021 tidak ada memuat diktum atau klausul yang dengan
tegas menyatakan bentuk Sanksi yang akan diberikan sebagai Konsekuensi apabila Sanksi Penghentian
Sementara Kegiatan Produksi tidak dilaksanakan oleh PT. SIPP terhitung sejak waktu diberlakukannya
sanksi tersebut.
 
Bahwa merujuk poin (2) tersebut diatas, maka SK Bupati Bengkalis Nomor : 442/KPTS/VU2021 telah cacat yuridis
dan tidak memenuhi syarat perumusan dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan karena tidak
mengandung prinsiplazas kepastian hukum dan tidak memiliki sifat memaksa, sehingga pihak PT. SIPP
dengan mudahnya mengabaikan dan mengacuhkan SK Bupati Bengkalis Nomor : 442lKPTSf/l/2021 dan tidak
menjalankan Sanksi Penghentian Sementara Kegiatan Produksi yang seharusnya pada saat ini sudah harus
dijalankan oleh PT. SIPP.
 
Bahwa sesuai dengan uraian dalam poin (2) dan (3) tersebut diatas, maka melalui Somasi ini kami sebagai
Masyarakat Kab. Bengkalis meminta agar BUPATI Bengkalis sesegera mungkin dalam kesempatan pertama
setelah menerima Somasi ini, menerbitkan Keputusan yang baru yang memuat diKum atau klausul
sebagaimana yang kami uraikan dalam poin (2) huruf (a) s.d (d) tersebut diatas dan mencabut SK Bupati
Bengkalis Nomor : 44?KPTSI/112021. Hal tersebut kami sampaikan agar penerapan Sanksi Administrasi
berupa Penghentian Sementara Kegiatan Produksi PT. SIPP dapat terlaksana sesuai dengan Ketentuan
PERMEN LHK No.02 Tahun 2013;
5. Bahwa penting kami tegaskan dalam Somasi ini, apabila kegiatan produksi PT. SIPP tidak sesegera mungkin
dihentikan, maka limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi PT. SIPP telah menjadi ancaman yang serius bagi
kehidupan Masyarakat sekitar dan pasti rnenimbulkan dampak dan kerugian yang lebih besar dikemudian hari. Untuk
itu, jika BUPATI Bengkalis tidak segera melaksanakan atau segera menghentikan kegiatan produksi PT. SIPP.
 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BUPATI Bengkalis dengan sengaja mengabaikan dan melakukan
pembiaraan terhadap pencemaran lingkungan dan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh PT. SIPP.
 
Bahwa apabila BUPATI Bengkalis mengabaikan Somasi yang kami sampaikan ini, demi tercapainya penegakan hukum yang efektif dan berdampak dalam perlindungan dan pengelolan lingkungan hidup, maka kami bersama dengan Masyarakat Bengkalis akan melakukan upaya hukum terhadap BUPATI Bengkalis baik secara pidana
maupun perdata, $erta menyampaikan laporan kepada Presiden Rl, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.(CKR)

Banner-Top

Baca Juga

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp